Ironi Balai Pustaka #2: SaveBalaiPoestaka

6
506

Dalam satu lintasan sejarah selalu ada yang menjadi pemicu momentum lahirnya sebuah peradaban yang membanggakan. Bagi dunia perbukuan dan literasi Indonesia, picu momentum itu telah dimulai Balai Pustaka sejak 1908 sebagai penerbit tertua yang kini masih berdiri. Lalu, ada karya yang menjadi tonggak yaitu novel Azab dan Sengsara karangan Merari Siregar yang terbit kali pertama 1920. Merari Siregar lahir 1886 dan wafat 1940 sehingga novelnya sudah dikategorikan menjadi domain publik.

Novel Azab dan Sengsara dalam versi lebih baru dengan logo baru BP
Novel Azab dan Sengsara dalam versi lebih baru dengan logo baru BP

Laju lintasan sejarah perbukuan dan literasi tertua di Indonesia itu tampaknya harus terhenti dengan rencana likuidasi Balai Pustaka oleh Menteri BUMN, Dahlan Iskan yang disampaikan beberapa waktu lalu (12 Februari 2013). Balai Pustaka dianggap renta dan tidak mampu lagi bersaing dengan swasta dalam kancah industri penerbitan-percetakan. Karena itu, perusahaan plat merah ini harus dihentikan operasinya sebagai perusahaan dan aktivitasnya akan dititipkan di bawah Kemdikbud, lalu aset-aset nonheritage-nya dijual ke BUMN lain.

Dalam lintasan sejarah Indonesia, BP menjadi “pemain utama” penerbitan buku-buku sastra sejak 1920-an hingga 1970-an. Ada beberapa penerbit yang menjadi pesaing BP masa itu, seperti Nusantara, Mega Book Store, dan Djambatan. Tahun 1970-an, produktivitas judul-judul buku sastra BP mengendur seiring konsentrasi penuh menyokong program penerbitan buku pelajaran versi pemerintah. Sejak itu, BP telah identik dengan penerbitan buku pelajaran hingga memasuki fase 2000-an.

Lowongnya buku-buku sastra yang ditinggalkan BP, mendorong para sastrawan di ibukota menggagas sebuah penerbit. Tahun 1970-an adalah tahunnya Pustaka Jaya yang lahir pada 1971. Adalah anggota Dewan Kesenian Jakarta yang menggagas terbentuknya Pustaka Jaya dan diamini oleh Ali Sadikin (Gubernur DKI masa itu), bahkan pengusaha Ciputra pun terlibat menyokong dana pembentukannya di bawah Yayasan Jaya Raya. Para sastrawan yang terlibat adalah Asrul Sani, HB Jassin, Ramadhan KH, Ali Audah, Budiman Kusika. Dewan pengawas ini diketuai Ajip Rosidi dan Drs. Soeparno (Yayasan Jaya Raya). Aji Rosidi sendiri yang pernah menjadi Redaktur BP (1955-1956) kemudian menjadi presdir PT Pustaka Jaya.

Tidak heran produktivitas Pustaka Jaya menghasilkan buku-buku sastra jauh melampaui BP pada saat itu hingga tahun 1980-an. Pada awal 1980-an, Ajip Rosidi harus hijrah ke Jepang dan Pustaka Jaya diserahkan kepada orang lain. Di sinilah kita melihat bagaimana ruh sebuah penerbit itu adalah nakhodanya yang menghimpun gagasan kreativitas. Sepeninggal Ajip Rosidi, Pustaka Jaya pun oleng diombang-ambing penerbitan atas nama “kemauan pasar”. Tidak ada lagi standar editorial karya sastra bermutu yang diterapkan. Pada fase ini tampak para sastrawan sudah mulai beralih ke penerbit lain, seperti Gramedia, Djambatan, dan Pustaka Utama Grafiti.

Pada akhir 2011 terbetik kabar bahwa Pustaka Jaya hendak ditutup karena terus merugi. Ajip Rosidi yang kembali dari Jepang sempat berjuang mempertahankan Pustaka Jaya, tetapi situasi kondisi memang sudah payah untuk menyelamatkannya. Gerakan penyelamatan Pustaka Jaya pun muncul di media sosial dengan tagar #SavePustakaJaya yang dicetuskan Amang Suramang.

Langkah penyelamatan Pustaka Jaya akhirnya dilakukan dengan cara yang juga kerap berlaku di dunia perbukuan. Pustaka Jaya diakuisisi Penerbit Kiblat Buku Utama yang juga didirikan Ajip Rosidi. Kiblat Buku Utama awalnya dikenal sebagai penerbit buku-buku sastra berbahasa Sunda berkedudukan di Bandung. Belakangan Kiblat juga banyak mengakuisisi buku-buku terbitan Pustaka Utama Grafiti (Tempo) yang juga sudah lama berhenti beroperasi. Tetaplah yang dianggap aset dari Pustaka Jaya itu adalah karya-karya para sastrawan yang harus diselamatkan dan dihidupkan kembali.

Memang lain persoalan dengan BP sebagai perusahaan plat merah dengan campur tangan pemerintah di dalamnya. Orang boleh banyak berpendapat tentang perusahaan ini yang telah menjadi kepanjangan tangan pemerintah dan akhirnya “salah urus” hingga tak mampu bersaing lagi. BP masuk dalam lingkaran proyek-proyek pengadaan buku pemerintah yang melibatkan banyak kepentingan di dalamnya, termasuk kepentingan para penerbit swasta yang hendak bermitra.

Selain BP, sebenarnya ada juga penerbit pemerintah, tetapi sudah lama “mati suri” yaitu Pradnya Paramitha. Anda generasi 70-an tentu akrab dengan karya Karl May, Old Shutterhand dan Winnetou terbitan Pradnya Paramitha. Tidak ada jejak lagi tentang buku-buku yang sempat diterbitkan Pradnya Paramitha ini. Data BUMN di situs milik pemerintah malah menyatakan penerbit ini adalah penerbit buku pelajaran dari SD hingga perguruan tinggi–sekali lagi positioning sebagai penerbit buku pelajaran tampaknya lebih menggiurkan bagi pemerintah.

Kesadaran Aset Sastra dan Penyelamatannya

Apa yang harus disadari kesamaan antara Pustaka Jaya dan BP bahwa BP juga menyimpan aset sastra yang sangat besar, malah jauh lebih besar dari Pustaka Jaya karena usianya. Bisakah model penyelamatan BP dilakukan sama dengan Pustaka Jaya? Tentu akan terselip pertanyaan siapa yang mau mengakuisisi BP dengan segudang masalah yang melingkari, misalnya utang-piutang dan SDM. Apa yang mungkin diakuisisi adalah intangible asset-nya berupa naskah para pengarang/penulis. Coba perhatikan daftar sebagian kecil buku-buku BP yang punya pengaruh terhadap sastra Indonesia di bawah ini.

Judul

Penulis

Terbitan Awal

Azab dan Sengsara

Merari Siregar (1886-1940)

1920

Sitti Nurbaya

Marah Rusli (1889-1968)

1922

Muda Teruna

Muhammad Kasim (1886-….)

1922

Darah Muda

Adinegoro (1904-1966)

1927

Salah Asuhan

Abdul Muis (1886-1959)

1928

Asmarajaya

Adinegoro (1904-1966)

1928

Sengsara Membawa Nikmat

Tulis Sutan Sati (1898-1942)

1929

Pertemuan Jodoh

Abdul Muis (1886-1959)

1932

Kasih Ibu

Paulus Supit

1932

Kalau Tak Untung

Selasih (1909-….)

1933

Hulubalang Raja

Nur Sutan Iskandar (1893-1975)

1934

Kehilangan Mestika

Fatimah Ahsan Delais (1914-1953)

1935

Katak Hendak Menjadi Lembu

Nur Sutan Iskandar (1893-1975)

1935

Ni Rawit Ceti Penjual Orang

A.A. Pandji Tisna (1908-1978)

1935

Sukreni Gadis Bali

A.A. Pandji Tisna (1908-1978)

1936

Layar Terkembang

Sutan Takdir Alisjahbana (1908-1994)

1937

Karena Anak Kandung

M. Enri (1911-1948)

1940

Anak Perawan di SarangPenyamun

Sutan Takdir Alisjahbana (1908-1994)

1940

Andang Teruna

Sutomo Djauhar Arifin (1916-1959)

1941

Cinta Tanah Air

Nur Sutan Iskandar (1893-1975)

1944

Palawija

Karim Halim (1919-1989)

1944

Atheis

Achdiat K. Mihardja (1911-2010)

1949

Aki

Idrus (1921-1979)

1949

Surapati

Abdul Muis (1886-1959)

1950

Nusa Penida

Andjar Asmara (1902-1961)

1950

La Hami

Marah Rusli (1889-1968)

1953

Robert Anak Surapati

Abdul Muis (1886-1959)

1950

Anak dan Kemenakan

Marah Rusli (1889-1968)

1956

Mekar karena Memar

Alex L. Tobing (1934)

1959

Panggilan Tanah Kelahiran

Dt. B. Nurdin Jacub (1920)

1967

Masa Bergolak

M.A. Salmoen (1903-1972)

1968

Wanita itu adalah Ibu

Sori Siregar (1939)

1982

Telepon

Sori Siregar (1939)

1982

Bako

Darman Munir (1952)

1983

Olenka

Budi Darma (1937)

1983

Rafilus

Budi Darma (1937)

1988

Dendang

Darman Moenir (1952)

1988

Ada sekian buku yang sudah masuk domain publik jika dihitung dari tahun wafat penulisnya ditambah 50 tahun. Selain itu, ada buku-buku yang belum masuk domain publik dan hak penerbitannya akan jatuh ke tangan ahli warisnya manakala penerbit BP dibekukan.

Bukan hanya itu sebenarnya, BP juga menyimpan aset buku terjemahan dan hak terjemahan buku-buku asing yang bermutu. Saya masih menyimpan karya Hector Malot berjudul Sebatang Kara yang diterjemahkan Abdul Muis dan terbit kali pertama pada 1922. Buku terakhir cetakan III tahun 1985 dan saya beli seharga Rp37.500 dengan tebal 552 halaman. Hector Malot adalah pengarang Prancis dan karyanya ini memang sangat terkenal dengan judul asli Sans Famille (Nobody’s Boy, 1878)–film animasinya pernah ditayangkan di sebuah stasiun televisi. Karya ini memang sudah masuk domain publik karena Malot sudah meninggal tahun 1907.

Satu lagi yang saya miliki adalah karya Mark Twain, Tom Sawyer Anak Amerika, terbitan 1986 (cetakan IV, terbitan I 1928). Lagi-lagi yang menerjemahkan Abdul Muis dan saya beli dengan harga terakhir Rp13.400 dengan tebal 268 halaman.

***

Jika pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN tetap dengan rencananya, #SaveBalaiPoestaka pun patut dijalankan untuk menyelamatkan aset-aset berupa heritage dalam bentuk naskah dan terbitan lawas karya para sastrawan Indonesia. Tentu sangat mudah bagi pemerintah mendirikan penerbit baru saja dan menutup BP, tetapi Balai Pustaka memiliki muatan merek bernilai historis dan aset intelektual bangsa ini.

Salah satu jalan yang  juga sederhana sebagai langkah penyelamatan adalah mendigitalkan karya-karya sastra sepanjang 1920-an hingga 2000-an. Namun, tentu harus ada lembaga resmi yang ditunjuk untuk proyek digitalisasi karya ini, misalnya Qbaca milik Telkom.

Langkah penyelamatan kedua adalah apabila ingin melanggengkan BP sebagai institusi penerbitan yang terus mengeluarkan karya. Apa mungkin BP dibentuk menjadi lembaga semacam Institut Terjemahan dan Buku Malaysia (ITBM)–simak ulasan saya di tautan? ITBM adalah lembaga di bawah pemerintah yang bertugas menerjemahkan sebanyak mungkin karya penulis Malaysia ke berbagai bahasa dan sebaliknya, karya para sastrawan dunia ke dalam bahasa Malaysia. Sebelumnya, ITBM hanya menjadi lembaga penerjemah, namun kemudian berkembang menjadi juga lembaga penerbitan dengan dukungan dana pemerintahnya yang digelontorkan sekitar Rp140 M dalam dua tahun.

Pola seperti ITBM mungkin yang paling menarik untuk diadopsi ke dalam BP format baru daripada menitipkannya di bawah Kemdikbud dan nantinya entah menjadi apa. Kemdikbud sendiri sudah memiliki lembaga Pusat Perbukuan dan Kurikulum (Puskurbuk) yang juga entah mengapa urusan perbukuan yang awalnya dipisah kemudian disatukan dengan kurikulum.

Dari sebuah seminar terlontar ungkapan bahwa bangsa ini (baca: pemerintahnya) memang tidak serius menangani soal literasi dan perbukuan di negara ini. RUU Perbukuan yang sudah masuk prolegnas di DPR tak kunjung disahkan. Tidak ada lembaga kredibel yang bisa dijadikan acuan untuk penilaian buku dan penerbitan buku karena tidak adanya profesional yang terlibat, kecuali para pakar pendidikan yang sebenarnya tidak memahami buku. Kita tidak mendengar lagi adanya tokoh-tokoh (dalam konteks generasi baru), seperti Sutan Takdir Alisjahbana, Ajip Rosidi, Hassan Pambudi, Adjat Sakri, Dadi Pakar, Sofia Mansoor, Dedi Supriadi, Pamusuk Eneste, dan Frans M. Parera sebagai profesional yang pada masanya sangat memahami buku dan bisa bekerja sama dengan pemerintah memajukan dunia literasi serta perbukuan.

Kita sebagai negara kaya konten literasi seperti “tikus mati di dalam lumbung padi!” #SaveBalaiPoestaka.

©2013 oleh Bambang Trim

Bambang Trim adalah praktisi di bidang penulisan-penerbitan dengan pengalaman lebih dari 20 tahun. Ia juga telah menulis lebih dari 160 judul buku sejak 1994. Bambang Trim pernah menjabat posisi puncak di beberapa penerbit nasional serta pernah menjadi dosen ilmu penerbitan di tiga PTN (Unpad, PNJ, dan Polimedia). Kini, Bambang Trim mengelola lembaga pendidikan dan pelatihan di bidang penulisan-penerbitan yaitu Alinea Ikapi dan InstitutPenulis.id. Tahun 2016 ia juga terpilih sebagai ketua umum Asosiasi Penulis Profesional Indonesia (Penpro).

6 KOMENTAR

  1. Dulu saya belajar banyak dari buku terbitan Balai Pustaka, sayang sekali bila kondisinya begini.

    Saya setuju kalau BP jadi seperti ITBM, dengan begitu BP bisa jadi medium pembelajaran sastra wajib untuk anak-anak sekolah. Mudah-mudahan tulisan ini menggugah pihak-pihak terkait untuk bertindak melakukan penyelematan BP.

    Terima kasih Pak untuk share-nya….

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here