Ironi Balai Pustaka #1: Punahnya Kreativitas

3
397

Tulisan saya di Kompasiana berjudul “RIP Balai Poestaka” mendapat perhatian admin sehingga terpampang sebagai headline. Dalam satu hari sejak diposting tanggal 15 Februari 2013, tulisan itu telah dibaca 939 orang. Banyak komentar yang menunjukkan ironi dari rencana Kementerian BUMN untuk membekukan PT Balai Pustaka karena dianggap sudah tidak mampu lagi bersaing dengan penerbit dan pencetak swasta.

Tentulah ini bukan soal perjalanan sebuah perusahaan yang akhirnya kepayahan diterpa persaingan zaman dan harus ditutup. Balai Pustaka lebih dari itu karena menyimpan sebuah kekayaan dan sejarah literasi bangsa Indonesia sejak zaman kolonial. Banyak sastrawan dari Angkatan Balai Pustaka, Angkatan Pujangga Baru, dan Angkatan ’45 lahir dari “rahim” penerbit tertua di Indonesia ini yang awalnya kukuh berdiri.

Saya pun membuka situs Balai Pustaka yang kini dikomandani Zaim Uchrowi. Pada halaman depan tampaklah jendela Best Seller yang hanya diisi satu buku yaitu Sejarah Nasional Indonesia I-VI. Buku yang dulu pernah menjadi kontroversi itu adalah buah susunan Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto (mantan Mendikbud), lalu direvisi dan dijual dalam bentuk satu set dengan harga Rp850.000.

Kondisi ini memang menggambarkan keadaan yang sudah tidak berimbang. Sejak dibentuk menjadi persero pada 1996, Balai Pustaka (BP) masih hidup dalam bayang-bayang buku lawas dan hanya satu yang dapat di-klaim sebagai best seller. Bahkan, satu hal yang patut disayangkan ketika Kamus Besar Bahasa Indonesia susunan Pusat Bahasa (sekarang Badan Bahasa) yang sudah terbit edisi I-III justru harus dialihkan hak penerbitannya edisi IV ke Gramedia. Begitupun dengan Tesaurus Bahasa Indonesia dari Badan Bahasa juga diterbitkan penerbit swasta, Mizan. Tampaknya Badan Bahasa yang notabene di bawah Kemdikbud dan sudah bermitra sejak lama dengan Balai Pustaka akhirnya pun harus memutuskan “kemesraan” itu yang telah berlangsung lama. Entah mengapa.

Dalam perjalanan sejarah kita memaklumi bahwa Balai Pustaka adalah gudangnya buku-buku sastra. Karena itu, saya pun mencermati katalog buku di situs BP. Di sana tersaji 34 judul buku sastra klasik dan 8 judul sastra modern. Dalam tajuk sastra modern maka tersajilah karya, seperti Danarto, Korrie Layun Rampan, dan L.K. Ara. Kondisi ini adalah suatu hal yang menunjukkan kemandekan BP untuk mengakuisisi karya-karya penulis/sastrawan yang lebih muda lagi dalam kancah penerbitan buku sastra. BP memang telah kehilangan haluannya semula karena sempat berjaya dengan buku-buku pelajaran sebagai pemain tunggal pada era 1970-an dan 1980-an.

Salah satu tokoh yang tampak tampil dalam terbitan BP adalah Jusuf Kalla dengan dua judul bukunya Kallanomics serta Kalla dan Perdamaian Aceh. Namun, jangan salah, buku itu terbit pada 2010 dan masih dijadikan headline di situs BP. Memang kemudian kita tidak pernah mendengar eksistensi BP dalam melahirkan buku-buku yang menjadi pembicaraan publik di Indonesia, terutama pada era 2000-an. Ingat BP hanya ingat tentang Sitti Nurbaya, Salah Asuhan, atau Tiga Menguak Takdir.

logoBPPernah Balai Pustaka mencoba berubah dan berbenah yaitu ketika dicanangkan sebagai persero. Balai Pustaka sempat mengubah logonya dan semua bukunya pun ditempeli sticker hologram untuk menandakan keaslian buku serta memerangi pembajakan yang terjadi memang gila-gilaan pada terbitan BP. Namun, entah mengapa kemudian Balai Pustaka kembali pada logo lamanya.

Dari company profile-nya versi online kita pun dapat melihat lini usaha yang dikembangkan BP, yaitu penerbitan buku budaya, pengembangan budaya, multimedia, dan percetakan sekuritas. Dari lini multimedia itulah BP kemudian berani mengambil langkah maju dengan meluncurkan Sabak Bubo yaitu produk tablet yang sudah ditanamkan buku digital di dalamnya dengan harapan pasarnya pada awal menyasar siswa sekolah dasar–jumlah terbesar siswa sekolah di Indonesia.

Asumsi teknologi dan efisiensi penggunaan produk digital tersebut menjadi dasar BP berani memulai sebuah proyek penerbitan nirkertas yang justru diikuti produk lain berupa tablet. Dan tentu ini sebuah pertaruhan bagaimana modal dapat kembali dalam waktu cepat ketika sudah ditanamkan pada tablet yang penggunaannya baru meningkat di kalangan kelas menengah ini. Namun, mungkin yang tidak dipertimbangkan adalah munculnya gelombang tablet dari berbagai merek dengan harga di bawah Rp2 jutaan, sedangkan Saba Bubo dibandrol di bawah Rp3 jutaan.

Saya tidak hendak mengulas lebih dalam soal itu, tetapi salah satu yang menjadi amatan adalah soal keterlambatan atau kegamangan mereposisi diri dan mengorganisasi diri mengikuti semangat zaman yang berubah. BP tidak lagi fokus pada pengembangan konten sebagai core compentence sebuah penerbit, tetapi mungkin disibukkan dengan segudang PR, terutama mengurusi karyawan yang sudah tidak produktif lagi dan berjumlah besar. BP juga tampaknya ingin mengulang sukses dengan produk pendidikan berbasis buku pelajaran, mungkin salah satunya dengan mengandalkan guyuran proyek pemerintah dari Kemdikbud. Di satu sisi, kompentensi dalam penggagasan buku dan pengemasan buku tidak berkembang dengan baik untuk bersaing dengan penerbit-penerbit swasta.

Lampu kuning terhadap BP sebenarnya sudah dinyalakan jauh sebelum Dahlan Iskan menyatakan akan melikuidasi BP. Meskipun sempat meraup laba Rp5,44 M pada 2012, tidak menjadikan BP dapat tertolong dari ancaman pembekuan. Namun, sayang seribu kali sayang jika hal ini terjadi. Tidak adakah jalan untuk menyelamatkan BP dan menyegarkannya kembali sebagai perusahaan penerbitan yang mampu bersaing menghadapi tantangan zaman? Dan satu hal bahwa BP masih menyimpan kekayaan konten luar biasa meskipun beberapanya sudah menjadi public domain.[]

Bambang Trim adalah praktisi di bidang penulisan-penerbitan dengan pengalaman lebih dari 20 tahun. Ia juga telah menulis lebih dari 160 judul buku sejak 1994. Bambang Trim pernah menjabat posisi puncak di beberapa penerbit nasional serta pernah menjadi dosen ilmu penerbitan di tiga PTN (Unpad, PNJ, dan Polimedia). Kini, Bambang Trim mengelola lembaga pendidikan dan pelatihan di bidang penulisan-penerbitan yaitu Alinea Ikapi dan InstitutPenulis.id. Tahun 2016 ia juga terpilih sebagai ketua umum Asosiasi Penulis Profesional Indonesia (Penpro).

3 KOMENTAR

  1. mungkin negara tidak lagi membutuhkan sastra tinggi bagi peserta didik. Jika mau benchmark ke negara maju, karya sastra wajib di”telan” peserta didik. Kenapa??, karena susastra sebetulnya mengajarkan nalar jauh ke depan, mengajarkan bagaimana menafsirkan pesan yang tersirat secara lebih jelas dan beretika, membangun kesadaran teknologi yang tersirat dari karya susastra..Balai Pustaka sangat concern terhadap nilai dan konten susastra namun dibiarkan dalam keadaan mismanage selama bertahun2…, kemudian setelah itu pak menteri (seolah) bilang : kau – BP – yang sakit2an, minggir!!, tidak ada tempat untukmu di sini..Luar Biasaaa pak menteri!!!

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here