Garis-Garis Besar Haluan Buku

0
103
blurb sebuah buku

Manistebu.com | Masih ingat tentang GBHN pada zaman Orba wahai Generasi X–generasi yang lahir periode 1961-1980? Pasalnya, Gen X-lah yang telah merasakan kebijakan masa Orba tersebut. Namun, tulisan kali ini bukan hendak membahas Gen X atau Orba, melainkan soal buku.

Soal buku juga tidak luput dari perhatian negara dalam GBHN. Contohnya kutipan berikut ini.

Penulisan, penerjemahan, dan pengadaan buku pelajaran, buku bacaan, khususnya bacaan anak yang berisikan cerita rakyat, buku ilmu pengetahuan dan teknologi; serta terbitan buku pendidikan lainnya digalakkan untuk membantu meningkatkan kualitas pendidikan dan memperluas cakrawala berpikir serta menumbuhkan budaya baca. Jumlah dan kualitasnya perlu terus ditingkatkan serta disebarkan merata ke seluruh tanah air dengan harga yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Bersamaan dengan itu dikembangkan iklim yang dapat mendorong penulisan dan penerjemahan buku dengan penghargaan yang memadai dan jaminan perlindungan hak cipta.

GBHN 1993 yang disusun dengan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1993 ternyata amanatnya hampir sama dengan Undang-Undang No. 3/2017 tentang Sistem Perbukuan yang disahkan 24 tahun kemudian ini. Amanat UU Sisbuk terangkum dalam konsep 3-M yaitu menghadirkan Negara untuk mewujudkan buku ber-Mutu, Murah, dan Merata bagi rakyat Indonesia.

Saat ini, bersama tim dari Balitbang Kemendikbud dan perwakilan Kemenristek Dikti, saya terlibat kembali menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang perbukuan–setelah sebelumnya terlibat menyusun RUU Sisbuk. Suatu hal yang mencuat adalah terkait proses bisnis dan desain akbar dari perbukuan nasional.

Ibaratnya perlu dirancang Garis-Garis Besar Haluan Buku. Apa dan bagaimana sebenarnya visi dan misi perbukuan nasional dikaitkan dengan daya literasi bangsa? Lalu, bagaimana strategi untuk mencapai visi dan misi tersebut? Tentulah hal ini semua memerlukan pemikiran mendalam dari berbagai aspek yang akan memperlihatkan politik perbukuan Pemerintah Indonesia.

Boleh dikatakan masalah perbukuan termasuk masalah pelik yang memerlukan perhatian karena buku menjadi bahan pokok utama untuk pendidikan. Tanpa buku yang bermutu, pendidikan akan rusak sebagaimana terjadi dalam beberapa kasus buku di Indonesia.

Dua fokus pemerintah saat ini dengan terbitnya UU Sisbuk adalah pada objek buku pendidikan dan buku umum yang berhubungan dengan pelaku perbukuan, yaitu penulis, penerjemah, penyadur, editor, ilustrator, desainer, penerbit, pencetak, toko buku, dan pengembang buku elektronik. Semuanya harus mendapat perhatian untuk menghasilkan buku yang bermutu, murah, dan merata.

Seperti kata Pak Jokowi, perubahan saat ini sangat cepat, bahkan berbuah setiap detik. Demikian pula yang terjadi pada dunia buku, perubahan pun dirasakan akibat penetrasi teknologi digital dan internet. Para pelaku perbukuan harus berbenah, tetapi mereka tetap memerlukan campur tangan negara untuk mengarahkan.[]

Bambang Trim adalah praktisi di bidang penulisan-penerbitan dengan pengalaman lebih dari 20 tahun. Ia juga telah menulis lebih dari 160 judul buku sejak 1994. Bambang Trim pernah menjabat posisi puncak di beberapa penerbit nasional serta pernah menjadi dosen ilmu penerbitan di tiga PTN (Unpad, PNJ, dan Polimedia). Kini, Bambang Trim mengelola lembaga pendidikan dan pelatihan di bidang penulisan-penerbitan yaitu Alinea Ikapi dan InstitutPenulis.id. Tahun 2016 ia juga terpilih sebagai ketua umum Asosiasi Penulis Profesional Indonesia (Penpro).

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here