Gengsi Kampus dengan University Press

0
164
Foto: Inggrid

Manistebu.com | Ada tradisi penting sebuah kampus yang menunjukkan ciri keintelektualan warganya (civitas academica), terutama para dosen, yaitu menulis dan menerbitkan buku. Tidak dimungkiri ini adalah gengsi sebuah perguruan tinggi jika ada banyak dosennya menulis buku dan buku ini menjadi rujukan atau perbincangan. Untuk menampung tradisi ini maka didirikanlah institusi penerbitan yang sering disebut university press.

Rabu, 10 Mei lalu saya diundang oleh Asosiasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia (APTTI) dalam acara Workshop Undang-Undang Sistem Perbukuan dengan tema Peran APPTI dalam Sistem Perbukuan Indonesia. Tempatnya di jantung Jakarta yaitu di Unika Atmajaya, Gedung Yustinus Lantai 14. APPTI beranggotakan 200 penerbit dari berbagai kampus di Indonesia, namun yang terbanyak tetap saja di Pulau Jawa.

Bersama Pengurus APPTI, Dr. Purnomo (paling kiri); Dosen Polimedia: Inggrid (tiga dari kiri) dan Frans M. Parera (paling kanan). (Sumber: Inggrid)
Bersama Pengurus APPTI, Dr. Purnomo (paling kiri); Dosen Polimedia: Inggrid (tiga dari kiri) dan Frans M. Parera (paling kanan). (Sumber: Inggrid)

Tradisi menulis dan menerbitkan buku di kalangan dosen di Indonesia dapat dikatakan rendah sekali. Menurut Menristek Dikti ada 40 ribu peneliti di Indonesia dan 60% berada di perguruan tinggi. Secara umum basis riset/penelitianlah yang menjadi ide penulisan buku. Walaupun banyak riset dilakukan perguruan tinggi di Indonesia, ternyata tidak semuanya berujung menjadi buku. Umumnya hasil penelitian hanya sampai pada skripsi, tesis, disertasi, atau laporan yang tidak pernah dibukukan.

Itu sebabnya peran university press pada sebuah kampus menjadi vital karena dapat berfungsi mendorong warga kampusnya, terutama dosen menghasil buku. Beberapa university press di Indonesia sudah mampu melahirkan terbitan yang bergengsi, sebut saja seperti UGM Press, UI Press, UB Press, Penerbit ITB, dan IPB Press. Tokoh-tokoh populer dari kampus diterbitkan bukunya, lalu kemudian menjad rujukan.

Walaupun begitu, masih banyak university press (UP) yang dkelola setengah hati. Posisi UP yang lebih banyak sebagai unit pelakana teknis (UPT) kampus menempatkannya menjadi lembaga yang “asal ada” dan kadang dipimpin oleh mereka yang tidak mengerti dunia penerbitan. Akibatnya, banyak UP di kampus-kampus ibarat mati segan hidup tak mau.

Tiga dekade lalu, beberapa UP di beberapa kampus mendapatkan bantuan mesin cetak. Banyak yang kini kemudian menjadi besi tua karena tidak ada yang memanfaatkannya–tersebab tidak ada tenaga grafika yang dapat mengoperasikannya. Era print-on-demand (POD) kini kemudian membuat beberapa UP mulai melirik potensi mesin cetak bertiras kecil ini. Sebut saja Polimedia, IPB Press, dan Penerbit ITB telah mengadakan mesin POD ini yang menjadi unit bisnis percetakan tiras kecil.

Mengapa Tidak Bertumbuh Kembang

Banyaknya UP yang tidak dapat bertumbuh kembang ditengarai karena beberapa hal berikut. Pertama, disebabkan minimnya pasokan naskah buku atau naskah buku yang layak terbit dari civitas academica-nya. Kedua, karena ketiadaan perencanaan bisnis yang jelas. Hal ini dapat dimaklumi karena banyak UP dipimpin oleh pejabat kampus yang tidak terbiasa atau tidak berjiwa entrepreneur. Semestinya UP memang dipimpin seorang profesional yang memahami bisnis penerbitan.

Ketiga, karena gagal memberi daya tawar kepada para dosen pesohor yang menulis buku sehingga para dosen itu lebih senang menerbitkan bukunya di penerbit konvensional. Walaupun merupakan pasar ceruk, penerbitan buku perguruan tinggi tetap dapat mengalirkan keuntungan yang lumayan dengan pasar captive mahasiswa.

Buku-buku seperti Dasar-Dasar Ilmu Politik (Prof. Miriam Budiardjo, Gramedia) dan Psikologi Komunikasi (Prof. Jalaluddin Rakhmat, Rosda) telah menjadi buku induk perkuliahan yang mengalami cetak ulang terus-menerus. Ini menunjukkan peluang betapa karya para dosen juga dapat menjadi buku abadi yang dipakai terus-menerus, bahkan ketika penulisnya sudah tiada. Sebagai contoh karya Prof. Miriam, edisi revisinya diteruskan perevisiannya oleh murid-murid beliau dahulu.

Terkait dengan UU Sistem Perbukuan yang telah disahkan DPR-RI pada 27/4 lalu, ada dua pasal yang menyangkut penerbit perguruan tinggi atau UP ini. Setiap perguruan tinggi diberi keleluasaan untuk mendirikan UP dan telah diakui keberadaannya oleh UU. Karena itu, Kemenristek Dikti dapat juga menjadikan UP sebagai indikator akreditasi kampus. Di pihak penyelenggara UP sendiri, UU Sisbuk dapat menjadi dasar untuk mengembangkan UP seoptimal mungkin. Ada harapan memang UU Sisbuk juga mendorong Kemenristek Dikti untuk membenahi persoalan perbukuan perguruan tinggi yang menjadi ranahnya.

Dikotomi LIPI dan Dikti

Dari sisi standardidasi saja, kita tidak dapat memungkiri adanya dikotomi antara LIPI (Ristek) dan Dikti. Kalangan widyaiswara dan peneliti di kementerian berkiblat ke LIPI, tetapi kalangan dosen dan peneliti di perguruan tinggi berkiblat ke Dikti. Ketika ada upaya untuk melakukan akreditasi penerbit ilmiah yang dipelopori LIPI, kalangan APPTI bersikap wait and see–tidak menolak versi LIPI, tetapi tidak juga mengamini. Justru di sini peran Kemenristek Dikti untuk menyatukan upaya standardisasi ini agar buku-buku ilmiah yang terbit di Indonesia mempunyai satu mekanisme pengendalian mutu yang sama, tidak terjadi dikotomi.

Untungnya, saya “orang luar” yang bebas berbicara. Ya, saya dapat berada di APPTI dan kali lain saya juga dapat berada di LIPI. Saya mengkritik juga hal-hal yang sebenarnya “sepele” seperti pembedaan buku ajar dan buku teks dalam versi Kemenristek Dikti dalam program hibah buku teks dan insentif buku ajar. Program ini tiap tahun diadakan. Definisi buku ajar adalah buku yang dipergunakan langsung dalam pembelajaran dan berbasis silabus. Adapun buku teks adalah buku yang dipergunakan sebagai penunjang/pelengkap atau pengayaan pembelajaran. Adapun dalam terminologi perbukuan untuk buku-buku universitas dikenal text book (buku teks) dan¬†scientific book (buku ilmiah).

Kalau LIPI berbeda lagi, ada yang disebut buku ilmiah dan ada buku ilmiah populer. Pembedanya hanya dari sisi penyajian dan pembaca sasaran.

Nah, istilah-istilah seperti ini meskipun terlihat sepele, sebaiknya dibakukan. Di UU Sisbuk, Indonesia tidak lagi menganut definisi buku dari segi halaman. Namun, beberapa lembaga masih menganut definisi Unesco bahwa buku adalah lembaran-lembaran tercetak, tidak berkala, dan berjumlah >49 halaman. Karena itu, Kemenristek Dikti buat acuan buku ajar itu minimal >49 halaman. Jika dengan kelipatan 8 (sesuai dengan pembagian halaman buku), berarti minimal 56 halaman. Sebuah buku ajar perguruan tinggi dengan tebal hanya 56 halaman, rasanya terlalu tipis.

***

Saat sesi tanya jawab workshop APPTI, salah seorang guru saya, Frans M. Parera, yang juga tokoh editor di Indonesia berkata, “Kalau di Jerman, profesor itu baru merasa bangga dan diakui karena ia berhasil menulis buku anak-anak dan anak-anak itu memahami serta menyukainya.” Buku anak? Ya, tidak mengherankan karena Romo Mangung (Y.B. Mangunwijaya) pernah berkata, “Di dalam ranah tulis-menulis yang paling mudah–di ujung ekstremnya–adaah menulis skripsi; sedangkan yang paling sulit adalah menulis cerita anak.” Jadi, kalau ada university press¬†menerbitkan buku anak dan itu ditulis oleh guru besar atau rektornya, itu baru luar biasa. Presiden Barack Obama saja menulis buku anak, masa kita kalah?

Bambang Trim adalah praktisi di bidang penulisan-penerbitan dengan pengalaman lebih dari 20 tahun. Ia juga telah menulis lebih dari 160 judul buku sejak 1994. Bambang Trim pernah menjabat posisi puncak di beberapa penerbit nasional serta pernah menjadi dosen ilmu penerbitan di tiga PTN (Unpad, PNJ, dan Polimedia). Kini, Bambang Trim mengelola lembaga pendidikan dan pelatihan di bidang penulisan-penerbitan yaitu Alinea Ikapi dan InstitutPenulis.id. Tahun 2016 ia juga terpilih sebagai ketua umum Asosiasi Penulis Profesional Indonesia (Penpro).

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here