Tentang Perjenjangan Buku

Manistebu.com | Kemarin dan hari ini (14-15/6) saya mengikuti rapat penyusunan naskah akademis perjenjangan buku meskipun draf tabel perjenjangan buku sudah rampung. Lazimnya sebuah kebijakan memang harus didasari oleh kajian yang diwujudkan ke dalam naskah akademik. Semestinya kajian memang bukan sekadar ada ataupun dibuat sebagai formalitas pendukung kebijakan.

Kajian betapa pun sederhananya tetaplah sebuah kajian yang perlu dilakukan agar suatu keputusan atau kebijakan memiliki landasan multidimensi dan pertanggungjawaban ilmiah. Begitu pula dengan perjejangan buku yang sedang dikerjakan ini, yang entah mengapa baru dilakukan sekarang setelah Indonesia selama empat dekade menggelontorkan uang ratusan miliar untuk membeli buku, terutama buku bacaan anak-anak dan remaja. Buku-buku itu jelas tidak ada standar penjenjangannya.

Buku-buku yang kita tulis dan kita terbitkan itu sebagian besar buku “yang tidak benar”. Tidak benar secara usia ataupun ketepatan pembaca sasaran. Berdasarkan pandangan pakar tidak terjadi padu-padan antara teks dan pembaca. Buku-buku anak kita banyak dijejali teks berisikan nasihat instruksional dan kerap kali meminjam mulut orang dewasa. Anak-anak tidak dibebaskan imajinasinya untuk mengembangkan pikiran dan perasaan mereka dalam berbudaya.

Kali ini kesadaran itu datang bahwa tidak semua anak itu sama dan setiap anak memiliki pengalaman yang berbeda-beda, apalagi di Indonesia dengan latar belakang suku dan budaya berbeda-beda. Pada tiap-tiap tahun penting anak sejak ia lahir hingga ia menanjak remaja, berkembang satu kompetensi dan ketertarikan terhadap sesuatu, termasuk buku. Guru dan orangtualah yang berperan menghidupkan ketertarikan anak terhadap buku atau mematikannya. Karena itu, pengetahuan terhadap buku juga menjadi pengetahuan penting bagi guru dan orangtua, kecuali jika kita tidak mau mengambil peduli soal itu. Seperti anggapan buku ya buku … bahkan LKS yang kebanyakan amburadul itu juga disebut buku.

Perjenjangan buku yang disusun oleh pemerintah dengan yang menjadi leading sector adalah Puskurbuk Kemendikbud menggunakan pendekatan pemeringkatan huruf (anak hingga remaja) dengan indikator pembeda pada bahasa dan grafika. Keduanya dalam versi saya mengacu pada tingkat keterbacaan (readability), kejelahan (legibility), dan ketedasan kebahasaan. Ukuran seperti ini juga digunakan di beberapa negara lain yang dihubungkan dengan usia pembaca sasaran.

Melalui penjenjangan ini, para pelaku perbukuan, khususnya penulis, ilustrator, desainer buku, dan penerbit sudah dapat menyesuaikan buku apa yang mau mereka buat dan untuk siapa. Jenis buku memang berkorelasi juga dengan tipe pembaca sasaran. Alhasil, ini tantangan bagi pelaku perbukuan untuk tidak lagi asal membuat buku, apalagi buku abal-abal.

Jadi, kita memang sedang tidak “membual” menyusun penjenjangan buku ini. Meskipun terlambat dibandingkan negara lain, tidak mengapa yang penting kini ada dan muncul kesadaran menangani serius soal buku. Tunggu saja bagaimana implementasinya. Salam literasi![]

Bambang Trim

Bambang Trim adalah Pendiri Penulis Pro Indonesia (Penprin). Ia telah berpengalaman 30 tahun di dunia penulisan-penerbitan serta telah menulis lebih dari 250 buku (1994–2023). Ia tercatat sebagai perintis sertifikasi penulis dan editor di Indonesia. Kini, ia menjadi Ketua Umum Perkumpulan Penulis dan Editor Profesional periode 2022–2026. Bambang Trim aktif di Pusat Perbukuan, Kemendikbudristek sebagai narasumber dan anggota Komite Penilaian Buku Teks.